Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti berbagai persoalan yang menjadi akar munculnya gejolak di sejumlah daerah di Indonesia.

Ia menilai kerusuhan di Aceh dan Papua tidak semestinya dipandang hanya sebagai peristiwa keamanan yang muncul di permukaan saja.

Menurutnya, konflik tersebut merupakan akumulasi dari masalah sosial, ekonomi, politik, serta kesenjangan antara kebijakan pusat dan kesejahteraan daerah.

Gatot mencontohkan ketegangan di Aceh yang tidak lepas dari kekecewaan masyarakat terhadap penanganan dampak banjir bandang akhir November 2025.

Situasi itu dinilai semakin berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kemampuan pemerintah daerah menggunakan kas daerah.

Ia menyebut pengurangan Transfer ke Daerah dapat menghambat urat nadi ekonomi di wilayah yang sangat bergantung pada APBD.

Selain Aceh, persoalan serupa juga masih terlihat jelas di wilayah Papua yang melibatkan konflik kekerasan antara aparat dan kelompok bersenjata.

Gatot mendorong pemerintah agar membuka ruang dialog langsung guna memahami keresahan masyarakat secara komprehensif.

Pemerintah diminta tidak menunggu hingga persoalan serupa muncul dan membesar di berbagai daerah lain di tanah air.

Pentingnya Membaca Akar Masalah Secara Komprehensif

Lebih lanjut, Gatot mengingatkan bahwa peristiwa di daerah harus dibaca sebagai peringatan agar negara mampu mendeteksi potensi konflik sebelum membesar.

Menurutnya, pemahaman mengenai latar belakang sejarah serta sensitivitas masyarakat memegang peranan krusial dalam meredam ketegangan.

Ia mencontohkan bagaimana warga di tanah serambi mékkah memiliki catatan kontribusi besar pada masa awal kemerdekaan sehingga pendekatan yang digunakan harus jauh lebih bijak.

Konflik yang sempat memanas pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026), menunjukkan betapa rapuhnya situasi ketika komunikasi terhambat.

Kericuhan yang bermula dari larangan pemasangan bendera hingga berujung pada bentrokan membuktikan bahwa penanganan keamanan saja belum cukup.

Oleh karena itu, langkah preventif melalui dialog terbuka dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi kunci utama pencegahan konflik lanjutan.