Gatot Nurmantyo Sebut Penanganan Aceh dan Papua Perlu Pendekatan Teritorial
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo memberikan pandangannya mengenai penanganan gejolak di berbagai daerah.
Ia secara khusus menyoroti penanganan konflik yang selama ini terjadi di wilayah Aceh dan Papua.
Gatot menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam meredam ketegangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang melibatkan warga tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan kekuatan militer.
Ia menilai pemerintah seharusnya memperbesar ruang dialog guna membangun kembali kepercayaan publik.
Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk merebut hati dan pikiran masyarakat di daerah konflik.
Pemerintah juga perlu memahami bahwa setiap konflik daerah memiliki latar belakang persoalan yang kompleks.
Oleh karena itu, tindakan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan.
Dalam pandangannya, kericuhan yang sempat terjadi di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 harus dibaca secara luas.
Ia menduga peristiwa tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga yang telah berlangsung sejak lama.
Salah satu isu yang disoroti adalah penanganan dampak bencana banjir bandang di Aceh pada November 2025.
Kapasitas pemerintah daerah dalam merespons persoalan tersebut turut dipengaruhi oleh kondisi anggaran.
Kebijakan efisiensi anggaran pusat serta pengurangan Transfer ke Daerah dinilai berdampak pada kemampuan daerah.
Keterbatasan dana itu memengaruhi respons pemerintah daerah dalam menangani bencana dan masalah sosial.
Kondisi sosial dan ekonomi semacam ini tidak boleh diabaikan saat membaca munculnya gejolak.
Selain wilayah Aceh, Gatot turut menyoroti konflik yang masih berlangsung di Papua hingga kini.
Pendekatan di wilayah tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi serta aspirasi masyarakat setempat.
Ia mendorong pembukaan ruang komunikasi agar pemerintah mengetahui secara langsung tuntutan warga.
Kehadiran aparat dan pemerintah di tengah masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan teritorial.
Pemerintahan Presiden Prabowo diminta memperhitungkan ketimpangan kesejahteraan dan rasa keadilan.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






