Kalangan legislatif menilai para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja layak menyampaikan apresiasi kepada kepala negara.

Kebijakan strategis ini disiapkan untuk mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini mengalir ke parlemen.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyampaikan pandangan tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu.

Pemerintah berencana memindahkan status kepegawaian tenaga pendidik tersebut agar menjadi pegawai pemerintah pusat sepenuhnya.

Melalui skema baru ini, seluruh pembiayaan tenaga pendidik akan ditanggung langsung lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Langkah tersebut sekaligus memberikan peluang nyata bagi tenaga pendidik kontrak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Peluang pengangkatan status baru tersebut dijadwalkan dapat mulai terealisasi pada awal tahun 2027 mendatang.

Kebijakan ini sekaligus mematahkan berbagai isu miring yang sempat beredar mengenai potensi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kontrak.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah menyampaikan kesepakatan pemindahan status kepegawaian tersebut.

Keputusan bersama itu dicapai setelah pihak eksekutif dan legislatif melakukan pembahasan intensif di Kompleks Parlemen.

Pengalihan status ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian kerja serta mengatasi persoalan finansial yang selama ini bergantung pada fiskal daerah.

Kesepakatan pengalihan status kepegawaian ini dicapai setelah pihak eksekutif dan legislatif merampungkan pembahasan bersama di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa.

Kebijakan tersebut diyakini mampu meredakan berbagai kekhawatiran terkait keberlanjutan status dan pembiayaan guru yang sebelumnya sangat bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.