Masyarakat terus menyoroti polemik mengenai keabsahan dokumen kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di tengah tuntutan agar dokumen persyaratan pendidikan tersebut dibuka secara transparan, terdapat tiga sosok dari latar belakang hukum yang aktif mendorong persoalan itu.

Ketiga figur tersebut adalah Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Penggiat Hukum Bonatua, serta Praktisi Hukum Subhan.

Mereka tidak hanya memperdebatkan persoalan dokumen pendidikan milik Gibran melalui diskusi publik.

Denny dalam hal ini mengklaim semua pihak telah menempuh sejumlah langkah administratif hingga gugatan ke lembaga peradilan.

Ia mengungkapkan bahwa sayembara untuk mencari bukti fisik ijazah atau dokumen sederajat wakil presiden kini telah menghimpun hadiah lebih dari Rp 1 miliar.

Sumbangan tersebut datang dari masyarakat yang peduli dan seluruh donaturnya diklaim telah diverifikasi secara ketat.

Denny menyatakan sayembara itu bukan ditujukan sebagai manuver politik praktis.

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk edukasi publik dan pengawalan terhadap persyaratan legalitas kepemimpinan nasional.

Sosok kedua yang terlibat adalah Bonatua.

Penggiat hukum ini mengaku melakukan penelusuran terhadap dokumen penyetaraan pendidikan wakil presiden ketika menempuh studi di UTS Insearch Sydney.

Bonatua merujuk pada Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 083 yang memuat sejumlah persoalan administratif dalam proses penyetaraan tersebut.

Sementara itu, Subhan yang menjadi sosok ketiga menyebut bahwa pihaknya telah membawa persoalan ini ke jalur hukum.

Subhan mengaku telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ia juga mengirimkan surat resmi kepada seluruh anggota dewan agar mengambil langkah sesuai kewenangan konstitusional.

Perhatian tim hukum tersebut juga tertuju pada ketentuan teknis komisi pemilihan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.