Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanggapan tegas mengenai perdebatan hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

Lembaga antirasuah itu memastikan bahwa dugaan kerugian negara dalam perkara kuota haji telah melalui proses pengujian mendalam.

Pemeriksaan tersebut melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan sebelum berkas perkaranya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Penjelasan Plt Direktur Penyidikan KPK

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan seluruh temuan penyidik telah dituangkan secara lengkap ke dalam materi perkara.

Koordinasi intensif dengan auditor BPK menghasilkan laporan resmi yang menyatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap.

Taufik menyampaikan hal tersebut kepada para wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Rabu.

Kelengkapan berkas itu menunjukkan bahwa substansi perkara telah memenuhi seluruh tahapan hukum untuk diteruskan ke persidangan.

Pihak KPK meminta agar segala bantahan maupun anggapan mengenai ketiadaan kerugian negara dapat diuji secara langsung di persidangan.

Tim jaksa penuntut umum menilai bahwa perkara ini sudah layak untuk melanjutkan proses pemeriksaan di hadapan majelis hakim.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas keberatan yang sebelumnya disampaikan oleh kubu mantan Menteri Agama tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, pihak Yaqut Cholil Qoumas sempat mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang didakwakan.

Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, menilai surat dakwaan penuntut umum tidak disusun secara cermat dan cenderung kabur.

Kubu terdakwa berpendapat bahwa pembagian tambahan kuota haji merupakan penetapan operasional turunan dari kesepakatan resmi.

Selain itu, dana yang berkaitan dengan haji khusus dinilai bersumber dari jemaah dan travel swasta, bukan dari anggaran negara.

Meski mendapat keberatan tersebut, pihak KPK tetap pada pendiriannya bahwa seluruh prosedur penyidikan telah berjalan sesuai aturan.