Kementerian Perhubungan memberikan tanggapan tegas terkait tudingan intervensi yang diarahkan kepada para pengemudi angkutan umum.

Institusi pemerintah tersebut dengan tegas membantah adanya instruksi yang meminta sopir bus menolak pengangkutan demonstran.

Isu tekanan ini mencuat setelah massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa pada hari Selasa.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Dimas, sebelumnya menyampaikan dugaan adanya intimidasi dari pihak kementerian terkait.

Dugaan tersebut muncul karena pembatalan armada bus Kopaja yang rencananya membawa massa dari Kampus UI Depok menuju lokasi aksi.

Meskipun demikian, pihak mahasiswa mengakui belum mengetahui secara pasti penyebab utama di balik pembatalan layanan bus tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, memastikan pihaknya sama sekali tidak pernah mengeluarkan perintah pembatalan.

Pihaknya menegaskan bahwa lembaga tersebut sangat menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Penyelenggaraan pelayanan transportasi umum juga harus tetap berjalan secara profesional dengan mengutamakan aspek keselamatan serta ketertiban.

Aan Suhanan menyatakan lembaganya berkomitmen menjaga profesionalitas sektor transportasi publik sekaligus mendukung terciptanya ruang publik yang aman.

Polemik pembatalan armada yang dipersoalkan oleh pihak BEM FH UI tersebut kini masih menjadi catatan atas informasi yang beredar luas di tengah masyarakat.