Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan finalisasi pembagian kewenangan terkait regulasi ojek online yang segera disahkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bocoran poin penting dalam rancangan aturan tersebut saat memberikan keterangan.

Pembagian Kewenangan Kementerian dalam Perpres Ojol

Aturan baru ini menetapkan pembagian tugas khusus bagi sejumlah kementerian dan lembaga negara yang terlibat.

Tarif barang dan makanan akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, sementara angkutan orang dipegang Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, para pengemudi dan pelaku transportasi online akan dinaungi langsung di bawah Kementerian UMKM.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan proses harmonisasi aturan dipimpin langsung oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Pemerintah menargetkan dokumen peraturan presiden tersebut dapat diterbitkan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya akan kembali menyerap aspirasi terakhir dari komunitas dan asosiasi ojol.

Pengaturan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus menjaga ekosistem usaha transportasi online.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan aturan potongan komisi aplikator sebesar 8 persen sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pihaknya masih melakukan kajian tarif pengantaran.

Kajian tersebut melibatkan platform dan pengemudi untuk menemukan titik keseimbangan terbaik sesuai arahan Presiden.