Mentalitas feodal di lingkungan birokrasi daerah baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia menilai kebiasaan pejabat menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan seremonial masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

Padahal, sebagian warga masih harus berjuang menghadapi persoalan kemiskinan serta keterbatasan akses layanan dasar.

Pola penggunaan uang negara tersebut dinilai perlu segera diubah agar lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Pejabat daerah diminta berhenti menuntut tambahan tunjangan serta fasilitas mewah ketika kebutuhan warga belum terpenuhi.

Dedi menegaskan bahwa para pejabat seharusnya merasa malu apabila terus-menerus meminta fasilitas berlebih kepada negara.

Kritik serupa juga diarahkan pada pola belanja pemerintah yang dinilai kerap melupakan persoalan utama warga.

Pengadaan kendaraan dinas baru serta pembelian pakaian baru disebut sebagai hal yang masih bisa ditunda.

Seluruh penundaan anggaran tersebut diarahkan agar dapat mengangkat derajat serta kesejahteraan masyarakat luas.

Penghematan dana ini diprioritaskan untuk memastikan pendidikan 12 tahun dan layanan kesehatan dapat dijangkau warga.

Sorotan tajam turut diberikan terhadap besarnya anggaran yang terserap untuk kunjungan kerja hingga rapat rutin.

Ia mempertanyakan efektivitas penggantian perangkat elektronik dan penataan ruangan yang menghabiskan dana tiap tahun.

Pengeluaran tersebut dianggap tidak bermakna ketika tidak mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat.

Biaya sebuah kegiatan rapat dapat dihabiskan hingga puluhan juta rupiah dengan konsumsi mencapai ratusan ribu.

Kondisi kontras ini memperlihatkan pejabat ingin dihormati saat berkunjung, sementara masyarakat tetap menderita.

Perilaku mengutamakan kemewahan tanpa kerja nyata ini dinilai sebagai bentuk mentalitas feodal yang berbahaya.

Jajaran penyelenggara keuangan daerah kini diminta untuk menata kembali prioritas belanja dalam anggaran pemerintah.

Gaya kerja yang terlalu atributik harus ditinggalkan agar anggaran daerah terserap secara presisi untuk publik.