Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah resmi mempersoalkan proses penyidikan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Pihak pemohon menilai sejumlah prosedur hukum terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak sesuai ketentuan.

Perkara ini bermula dari laporan polisi model A yang dibuat oleh anggota Polri pada 13 Januari 2026.

Penyidik menggunakan beberapa undang-undang termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi serta pencegahan TPPU.

Dalam persidangan, tim hukum menyoroti pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik kepolisian.

Mereka merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penyampaian SPDP kepada pihak terkait paling lambat tujuh hari.

Menurut Febri Diansyah, penyidik lebih dulu melakukan penggeledahan dan penyitaan pada 8 Juli 2026.

Tindakan itu dinilai tidak memberi kesempatan kepada Febrie untuk melakukan klarifikasi atau menunjuk penasihat hukum.

Penggeledahan dilakukan di rumah keluarga Febrie di Sentul City, Cluster Parahyangan Golf 2, Kabupaten Bogor.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 8 Juli 2026 malam hingga sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lokasi itu berada di luar alamat domisili Febrie yang tercantum secara resmi di dalam kartu tanda penduduk.

Kuasa hukum menilai penggeledahan seharusnya berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong.

Selain itu, tindakan tersebut didalilkan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri yang berwenang.

Penggeledahan juga disebut tidak disaksikan oleh dua orang saksi maupun kepala desa setempat.

Penyidik juga dipersoalkan karena menyita sejumlah barang pribadi milik Febrie dan keluarganya.

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Febrie sebagai tersangka melalui surat penetapan tertanggal 10 Juli 2026.

Melalui gugatan praperadilan ini, kuasa hukum meminta pengadilan menguji keabsahan seluruh proses penyidikan.