Kejaksaan Agung memeriksa lima orang pegawai Kementerian Kehutanan yang merupakan anak buah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan keterangan resmi mengenai langkah hukum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada hari Selasa.

Kelima pegawai Kementerian Kehutanan yang dimintai keterangan itu masing-masing berinisial BP, TR, FY, DN, serta RB.

Meskipun demikian, pihak kejaksaan belum memberikan rincian mendalam mengenai materi spesifik yang didalami oleh penyidik.

Pemeriksaan para saksi ini dijalankan semata-mata untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan dua pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus serupa.

Kasus korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari ini mencakup rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2025.

Akibat perbuatan tersebut, negara dikabarkan mengalami kerugian keuangan berupa penurunan pendapatan hingga mencapai Rp 2 Triliun.

Modus Operandi dan Keterlibatan Pihak Pajak

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa PT Toba Pulp Lestari melakukan ekspor dengan cara under invoicing.

Modus tersebut dijalankan dengan melaporkan komoditas sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood craft pulp atau BHKP.

Untuk memuluskan tindakan curang tersebut, korporasi meminta bantuan kepada dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai supervisor pemeriksaan pajak.

Kedua oknum pegawai pajak itu dilaporkan mengabaikan tugas pengawasan serta tidak mendasarkan telaah pada audit program yang sebenarnya.

Akibat rangkaian perbuatan melawan hukum dalam kurun waktu 2008 hingga 2025 tersebut, negara menderita kerugian keuangan yang sangat masif.

Penurunan pendapatan negara akibat praktik transfer pricing ini ditaksir mencapai angka hingga Rp2 Triliun.