Pemerintah dan DPR menyatakan pembahasan regulasi transportasi online telah memasuki tahap finalisasi substansi.

Aturan baru tersebut ditargetkan dapat resmi diterbitkan paling lambat pada awal September 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan target tersebut usai melakukan rapat koordinasi di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa cakupan aturan ini tidak hanya mengatur layanan pengangkutan penumpang.

Regulasi tersebut juga akan mencakup layanan transportasi online untuk pengiriman barang dan makanan.

Pembagian kewenangan tarif juga telah disepakati secara rinci oleh pihak pemerintah dan legislatif.

Tarif angkutan orang nantinya akan diatur langsung oleh Kementerian Perhubungan secara resmi.

Sementara itu, tarif untuk layanan pengiriman barang serta makanan akan berada di bawah pengaturan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Di sisi lain, pembinaan terhadap para pelaku transportasi online akan dipegang oleh Kementerian UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kementeriannya akan segera menemui asosiasi, komunitas ojol, serta aplikator.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelesaikan pembahasan akhir sebelum regulasi disahkan.

Pemerintah berharap aturan ini tidak hanya mengatur tarif perjalanan bagi para pengemudi.

Ruang pengembangan usaha lain juga disiapkan agar pengemudi ojol dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sebelum Perpres diterbitkan, kementerian terkait masih harus melaksanakan proses harmonisasi dengan melibatkan berbagai pihak industri.

Organisasi pengemudi dan perusahaan aplikator akan dilibatkan secara aktif dalam tahapan harmonisasi tersebut.