Akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro diperluas melalui kerja sama Kementerian UMKM dan PT Permodalan Nasional Madani.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Gedung Smesco, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026).

Perjanjian ini bertujuan membuka pembiayaan produktif melalui dukungan subsidi bunga dari pemerintah.

Program ini dinamakan Kredit Program Perempuan Prasejahtera atau KPPS.

Inisiatif tersebut menyasar perempuan yang sudah menjalankan usaha mikro maupun mereka yang berencana merintis usaha.

Target Penyaluran dan Dukungan Pendampingan

Direktur Utama PNM Kindaris menyatakan bahwa kerja sama ini membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, PNM tidak hanya menyediakan pembiayaan usaha kepada penerima manfaat.

Perusahaan juga menyiapkan pendampingan, literasi keuangan, pelatihan usaha, dan kesempatan membangun jejaring.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun perekonomian yang inklusif.

Inisiatif KPPS berasal dari Presiden Prabowo untuk menyediakan pembiayaan usaha dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pemerintah menetapkan suku bunga KPPS sebesar 8 persen flat per tahun.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga sebesar Rp 2,62 triliun untuk mendukung pelaksanaan program sepanjang tahun anggaran 2026.

PNM menargetkan penyaluran pembiayaan KPPS kepada 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026.