Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau pelat palsu untuk menghindari tilang elektronik kini menghadapi ancaman hukum yang sangat berat.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa pelat kendaraan wajib sesuai spesifikasi teknis.

Aksi memalsukan identitas kendaraan tidak lagi sekadar pelanggaran lalu lintas biasa melainkan murni tindak pidana.

Ancaman Pasal Pemalsuan KUHP Baru

Berdasarkan aturan dalam KUHP baru pelaku pemalsuan surat untuk identitas kendaraan terancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

Selain hukuman badan para pelanggar juga menghadapi ancaman denda maksimal kategori VI yang nilainya mencapai Rp2 miliar.

Kepolisian saat ini mengedepankan langkah himbauan serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

Namun bagi pengendara yang nekat mengulangi pelanggaran tersebut petugas bakal menindak tegas dan menyerahkannya ke bagian reserse.

Proses hukum lanjutan akan langsung dijalankan ketika pelanggaran lalu lintas dilakukan secara berulang-ulang.

Strategi Pengawasan Berlapis

Korlantas Polri menerapkan strategi berlapis melalui patroli jalan raya di berbagai kawasan rawan pelanggaran.

Petugas di back office TMC juga terus memantau setiap penyimpangan pelat nomor yang mencurigakan di jalan.

Data lalu lintas dari kamera pengawas kini sudah terintegrasi langsung dengan unit kepolisian lainnya.

Hal tersebut membuat temuan pelat palsu berpotensi menyeret pemilik kendaraan ke dalam kasus pidana yang jauh lebih luas.

Data forensik dari Korlantas dapat dimanfaatkan oleh satuan lain seperti Densus hingga unit narkoba untuk kebutuhan penyidikan.