Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendesak seluruh pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk bertindak cepat.

Mereka diminta segera melakukan intervensi nyata terhadap lonjakan harga beras di sejumlah wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026.

Acara itu berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (18/8).

Tomsi menegaskan bahwa langkah cepat sangat diperlukan karena beras adalah komoditas pangan utama. Komoditas ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Menurutnya, kenaikan harga beras sekecil apa pun akan langsung berdampak pada angka inflasi nasional. Kondisi ini terjadi lantaran hampir seluruh masyarakat mengonsumsi beras setiap hari.

Dalam arahannya, ia secara khusus menyoroti kenaikan harga beras di beberapa daerah tertentu. Kabupaten Bone Bolango mencatatkan kenaikan sekitar 13 persen dan Kabupaten Pohuwato mendekati 10 persen.

Pemerintah daerah dan TPID diminta segera turun langsung ke lapangan. Tujuannya guna memastikan kondisi harga riil, ketersediaan pasokan, serta faktor pemicu kenaikan.

Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, Perum Bulog diarahkan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Mereka diminta segera melaksanakan operasi pasar untuk meredam beban masyarakat.

Tomsi menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini berada dalam jumlah yang sangat besar.

Stok tersebut tercatat mencapai hampir 5,7 juta ton dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah.

Oleh sebab itu, ketersediaan stok yang melimpah harus dimanfaatkan sebagai instrumen stabilitas harga. Pemerintah daerah didorong untuk bergerak cepat sebelum lonjakan harga semakin tinggi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan data kenaikan wilayah.

Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan harga beras naik dari 106 menjadi 120 daerah.