Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan resmi untuk menjual 1 unit kapal perang milik TNI-AL.

Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R-33 yang dikirimkan kepada pihak DPR.

Surat itu telah dibacakan secara langsung dalam rapat Paripurna DPR ke-2 masa sidang I 2026-2027.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya pembacaan surat permohonan tersebut.

Surat bertanggal 14 Juli tersebut berisi permohonan persetujuan atas penjualan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara yang dimaksud adalah kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara.

Kapal tersebut merupakan korvet latih dengan fungsi ganda bagi operasional TNI-AL.

KRI Ki Hajar Dewantara berfungsi sebagai kapal latih tempur bagi para taruna.

Selain itu, kapal ini juga bertindak sebagai kekuatan pemukul untuk menjaga kedaulatan laut.

Kapal perang ini merupakan hasil buatan Yugoslavia yang dipesan pada tahun 1978.

Proses pembangunan kapal tersebut dilakukan di galangan kapal Uljanik Shipyard.

Lokasi pembuatan kapal itu berada di Split yang kini menjadi wilayah Kroasia.

Sebelumnya, kapal tersebut sempat direncanakan untuk ditenggelamkan.

Pemerintah dan Komisi I DPR belum mengungkapkan negara yang akan membeli kapal tersebut.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa Surpres itu akan segera diserahkan.

Surat usulan penjualan tersebut diserahkan ke Komisi I DPR untuk ditindaklanjuti.

Komisi I DPR yang nantinya akan membahas masalah teknis penjualan kapal tersebut.