Dewan Perwakilan Rakyat resmi menetapkan pimpinan baru lembaga pengawas pelayanan publik dalam agenda sidang penting.

Nuzran Joher disahkan sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031.

Penetapan tersebut dilangsungkan melalui rapat paripurna DPR ke-2 Masa Sidang I 2026-2027 pada hari Selasa.

Nuzran ditunjuk untuk mengisi posisi strategis tersebut guna menggantikan Hery Susanto.

Pejabat sebelumnya harus meninggalkan jabatannya lantaran diberhentikan secara tidak hormat oleh institusi.

Pemberhentian tersebut terjadi setelah yang bersangkutan tersangkut kasus hukum dugaan suap.

Keputusan pengangkatan diambil setelah pimpinan rapat meminta persetujuan langsung dari para fraksi yang hadir.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertindak sebagai pimpinan sidang dalam pengambilan keputusan tersebut.

Peserta sidang paripurna secara serentak menyetujui usulan penunjukan pimpinan baru lembaga pengawas tersebut.

Dasco memaparkan bahwa proses penetapan ini mengacu pada surat resmi dari pimpinan Komisi II DPR.

Surat bernomor B/45 tertanggal 30 Juli itu berisi usulan pengusulan ketua baru untuk masa jabatan mendatang.

Dokumen usulan tersebut kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus.

Pembahasan lanjutan dilaksanakan pada hari Selasa sebelum akhirnya dibawa ke hadapan rapat paripurna.

Mantan ketua sebelumnya diketahui menghadapi dakwaan penerimaan uang pelicin dengan nilai total mencapai Rp4,85 miliar.

Kasus korupsi tersebut berkaitan dengan tata kelola tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara.

Tindak pidana korupsi yang disangkakan mencakup rentang waktu operasional antara tahun 2013 sampai 2025.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa dijerat dengan undang-undang pemberantasan korupsi serta penyesuaian pidana.