Eks Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan periode 2017-2024, Fadjar Donny Tjahjadi, resmi menghadapi dakwaan berat di pengadilan.

Ia didakwa melakukan perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp7,37 triliun terkait dugaan penyelewengan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menduga Fadjar meminta penyusunan rekayasa ekspor CPO dan produk turunannya sepanjang periode 2022-2024.

Rekayasa tersebut dilakukan dengan menyamarkan komoditas minyak kelapa sawit sebagai limbah cair kelapa sawit atau yang dikenal sebagai POME.

Draf peta hilirisasi industri tersebut disusun dengan mengategorikan produk cair berjenis CPO dengan kadar asam lemak bebas di atas 20 persen sebagai minyak asam sawit.

Jaksa menjelaskan bahwa draf itu dibuat melalui koordinasi sejumlah pihak berdasarkan permintaan langsung dari Fadjar Donny.

Selain penyusunan draf tersebut, Fadjar diduga beraksi bersama sepuluh terdakwa lainnya melalui berbagai cara melawan hukum.

Tindakan melanggar hukum itu mencakup pengujian barang pada laboratorium Bea Cukai serta pengalihan atau perubahan Kode HS pada tahapan kegiatan ekspor.

Para pelaku juga diduga menghindari kewajiban syarat persetujuan ekspor pasar dalam negeri serta menghindari tarif biaya keluar dan pungutan negara yang tinggi.

Sepuluh terdakwa lain yang turut disidangkan bersamaan berasal dari unsur kementerian terkait serta jajaran direksi dari berbagai perusahaan swasta.

Nama-nama tersebut antara lain melibatkan pihak swasta dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit yang ikut menikmati selisih pungutan ekspor.