Perbuatan para terdakwa menyebabkan selisih pembayaran biaya keluar yang seharusnya dibayarkan oleh pihak swasta kepada kas negara.

Selisih pembayaran tersebut berujung pada pengayaan diri para terdakwa serta subjek hukum lainnya yang terlibat dalam rantai ekspor.

Besaran kerugian keuangan negara tersebut terhitung secara resmi berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Laporan audit BPKP tersebut tercatat dengan nomor resmi PE. 03.03/SR/S-401/D6/03/2026 dan diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2026.

Atas seluruh perbuatannya di persidangan, para terdakwa dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia.

Sidang perdana pembacaan surat dakwaan ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa.