DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung sedang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pembahasan itu berfokus pada perubahan bentuk badan hukum BPR Syariah Kota Bandung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Langkah transformasi ini dijalankan sebagai tindak lanjut kebijakan nasional serta penyesuaian ketentuan perbankan.

Anggota DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W. , menyatakan bahwa perubahan tersebut wajib dilakukan untuk mengikuti regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Syariah harus menyesuaikan bentuk badan hukum dari perkreditan rakyat menjadi perseroan daerah.

Transformasi ini memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024.

Regulasi pendukung lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024.

Perubahan status menjadi Perseroda diharapkan tidak hanya sekadar mengubah nomenklatur atau badan hukum perusahaan.

DPRD ingin transformasi tersebut membawa perbaikan terhadap tata kelola dan kapasitas permodalan.

Status Perseroda membuka peluang bagi BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui pihak lain.

Pemerintah daerah dipastikan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi minimal 51 persen.

Penguatan tersebut dinilai penting agar lembaga keuangan daerah itu semakin sehat dan profesional.

Di sisi lain, DPRD Kota Bandung menilai pembenahan internal perusahaan harus berjalan beriringan.

Sejumlah persoalan seperti tingginya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan masih menjadi perhatian serius.

Posisi kepemimpinan BPR Syariah yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas turut menjadi sorotan.

DPRD mempelajari keberhasilan BPR milik daerah lain yang telah berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai perbandingan, BPR di Kota Bekasi memberikan setoran ke PAD sekitar Rp7 miliar per tahun.

Sementara itu, BPR di Kabupaten Sidoarjo mencatatkan kontribusi sekitar Rp10 miliar per tahun.

DPRD berharap BPR Syariah Kota Bandung dapat mengikuti jejak tersebut setelah proses transformasi rampung.

Pembahasan Raperda ini ditargetkan segera selesai agar penyesuaian regulasi tidak semakin terlambat.