DPRD Kota Bandung menyoroti tajam insiden penebangan sepuluh pohon di pinggir jalan yang diduga dilakukan secara terencana.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menilai aksi tersebut mustahil dikerjakan oleh satu individu tanpa dukungan struktur dan kendaraan.

Ia menduga kuat tindakan itu melibatkan pemodal serta berkaitan erat dengan pembangunan fasilitas lapangan padel di lokasi kejadian.

Menurutnya, fungsi pengawasan dewan baru dapat berjalan optimal jika mendapat dukungan partisipasi aktif masyarakat serta aparat kewilayahan.

Tantangan pengawasan dirasa cukup berat karena lima puluh anggota dewan harus menjangkau tiga puluh kecamatan di seluruh kota.

Radea memberikan apresiasi atas langkah cepat Wali Kota Bandung yang telah melayangkan teguran keras kepada pihak-pihak terkait.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa teguran tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang jauh lebih substansial.

Ia menyayangkan perusahaan sarana olahraga yang semestinya menyehatkan masyarakat justru mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Dorong Sanksi Korporasi dan Gugatan Perdata

Sebagai pakar hukum bisnis, Radea menekankan pentingnya penindakan hukum yang menyasar hingga ke pemilik manfaat dari entitas bisnis tersebut.

Pemerintah Kota Bandung didorong untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap badan usaha yang terlibat.

Melalui mekanisme ini, perusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang menjerat pemilik, manajer, hingga komisaris.

Selain jalur pidana, ia juga mendorong pengajuan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi restorasi lingkungan yang sepadan.

Kombinasi antara jalur perdata dan pidana dinilai dapat saling melengkapi untuk memberikan efek jera yang nyata.

Radea secara khusus merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah kota dalam menangani kasus pelanggaran ini.

Langkah tersebut meliputi identifikasi pemilik manfaat, penerapan pidana korporasi, serta pengajuan gugatan ganti rugi lingkungan.