Gugatan Hukum Iklim Meningkat di Tengah Penurunan Ambisi Pemerintah
Gugatan hukum terkait perubahan iklim kini semakin menunjukkan momentum kuat di berbagai pengadilan internasional maupun domestik.
Tren peningkatan litigasi ini terjadi ketika sejumlah pemerintahan di berbagai negara justru mengurangi ambisi serta kebijakan iklim mereka.
Kemenangan di Pengadilan Domestik
Mahkamah tertinggi Australia baru saja memutuskan untuk memblokir perluasan sebuah tambang batu bara di New South Wales.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampak langsung proyek tambang tersebut terhadap krisis iklim.
Pandangan Pengadilan Internasional
Sebanyak tiga pengadilan internasional telah mengeluarkan pendapat penasihat yang menegaskan kewajiban hukum negara dalam menangani iklim.
Prinsip-prinsip hukum dari pendapat tersebut kini mulai diadopsi oleh para penggugat di berbagai pengadilan nasional.
Menargetkan Perusahaan Energi dan Korporasi
Upaya hukum tidak hanya menyasar negara, tetapi juga mulai memperketat jaring terhadap perusahaan minyak dan energi besar dunia.
Sejumlah pengadilan di berbagai negara mulai menguji pertanggungjawaban korporasi atas emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan.
Sebagai contoh, sebuah pengadilan di Prancis memerintahkan perusahaan TotalEnergies untuk memasukkan emisi dari penggunaan produknya ke dalam rencana kewaspadaan korporasi.
Keputusan tersebut merujuk pada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.
Di Belanda, pengadilan juga memerintahkan pemerintah untuk memperkuat rencana iklim setelah digugat oleh warga pulau Bonaire. Kasus-kasus serupa yang menuntut pertanggungjawaban pencemar terus bermunculan di berbagai yurisdiksi internasional.
Tantangan dan Gugatan Ganti Rugi
Upaya untuk memaksa pihak pencemar membayar kompensasi atas kerusakan iklim kini juga mulai diperjuangkan oleh masyarakat terdampak.
Petani asal Peru, Saul Luciano Lliuya, sempat membawa kasus terhadap perusahaan energi RWE ke pengadilan Jerman.
Meskipun tuntutan kompensasi tersebut sempat ditolak, pengadilan membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban emitor besar.
Kasus serupa juga diajukan oleh warga Pulau Pari asal Indonesia terhadap produsen semen Holcim di Swiss.
Di sisi lain, kelompok iklim juga menghadapi berbagai hambatan hukum di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat.
Pemerintah Selandia Baru bahkan sempat mengubah undang-undang untuk memblokir gugatan yang diajukan oleh seorang aktivis Māori.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






