Gugatan hukum terkait perubahan iklim kini semakin menunjukkan momentum kuat di berbagai pengadilan internasional maupun domestik.

Tren peningkatan litigasi ini terjadi ketika sejumlah pemerintahan di berbagai negara justru mengurangi ambisi serta kebijakan iklim mereka.

Kemenangan di Pengadilan Domestik

Mahkamah tertinggi Australia baru saja memutuskan untuk memblokir perluasan sebuah tambang batu bara di New South Wales.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampak langsung proyek tambang tersebut terhadap krisis iklim.

Pandangan Pengadilan Internasional

Sebanyak tiga pengadilan internasional telah mengeluarkan pendapat penasihat yang menegaskan kewajiban hukum negara dalam menangani iklim.

Prinsip-prinsip hukum dari pendapat tersebut kini mulai diadopsi oleh para penggugat di berbagai pengadilan nasional.

Menargetkan Perusahaan Energi dan Korporasi

Upaya hukum tidak hanya menyasar negara, tetapi juga mulai memperketat jaring terhadap perusahaan minyak dan energi besar dunia.

Sejumlah pengadilan di berbagai negara mulai menguji pertanggungjawaban korporasi atas emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan.

Sebagai contoh, sebuah pengadilan di Prancis memerintahkan perusahaan TotalEnergies untuk memasukkan emisi dari penggunaan produknya ke dalam rencana kewaspadaan korporasi.

Keputusan tersebut merujuk pada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

Di Belanda, pengadilan juga memerintahkan pemerintah untuk memperkuat rencana iklim setelah digugat oleh warga pulau Bonaire. Kasus-kasus serupa yang menuntut pertanggungjawaban pencemar terus bermunculan di berbagai yurisdiksi internasional.

Tantangan dan Gugatan Ganti Rugi

Upaya untuk memaksa pihak pencemar membayar kompensasi atas kerusakan iklim kini juga mulai diperjuangkan oleh masyarakat terdampak.

Petani asal Peru, Saul Luciano Lliuya, sempat membawa kasus terhadap perusahaan energi RWE ke pengadilan Jerman.

Meskipun tuntutan kompensasi tersebut sempat ditolak, pengadilan membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban emitor besar.

Kasus serupa juga diajukan oleh warga Pulau Pari asal Indonesia terhadap produsen semen Holcim di Swiss.

Di sisi lain, kelompok iklim juga menghadapi berbagai hambatan hukum di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat.

Pemerintah Selandia Baru bahkan sempat mengubah undang-undang untuk memblokir gugatan yang diajukan oleh seorang aktivis Māori.