DPRD Soroti Kerugian BPR Kota Bandung, Suntikan Modal Ditunda Total
Rencana penambahan modal untuk Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kota Bandung menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif.
Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam karena perusahaan masih mencatat kerugian kumulatif sekitar Rp70 miliar.
Kondisi finansial itu menjadi perhatian utama Panitia Khusus 18 DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Raperda terkait BPR.
Berdasarkan laporan keuangan periode 2023-2024, kinerja badan usaha milik daerah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Anggota Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, menilai evaluasi mendalam wajib dilakukan sebelum anggaran dikucurkan.
Menurutnya, penambahan dana dari anggaran daerah tidak boleh diberikan secara berulang tanpa kepastian pembenahan internal.
Tiga Persoalan Utama dan Belajar dari Kasus Lain
DPRD menegaskan bahwa penyertaan modal baru bukanlah solusi otomatis atas persoalan keuangan yang membelit bank tersebut.
Pemerintah bersama legislatif perlu mengidentifikasi akar penyebab kerugian secara menyeluruh sebelum menentukan arah kebijakan.
Dana penambahan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan uang rakyat.
Pengalokasian anggaran daerah harus dipastikan memberi dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Berdasarkan studi banding Pansus 18, BPR yang menerima suntikan modal umumnya berstatus sehat dan berkinerja baik.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan BPR Kota Bandung yang masih menghadapi berbagai kendala internal yang cukup kompleks.
Legislatif menyoroti tiga persoalan utama meliputi tingginya angka kredit macet dan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, terdapat potensi ketidakpatuhan terhadap aturan serta temuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang harus dipertimbangkan.
DPRD juga mengingatkan pemerintah kota untuk mengambil pelajaran dari persoalan BPR di wilayah lain yang dilikuidasi.
Meski demikian, pembahasan Raperda sejauh ini belum mengarah pada opsi penutupan atau likuidasi BPR Kota Bandung.
Fokus legislatif saat ini masih tertuju pada evaluasi komprehensif serta penyempurnaan regulasi di tingkat daerah.
Manajemen profesional yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan untuk memulihkan kinerja.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






