Rencana penambahan modal untuk Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kota Bandung menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif.

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam karena perusahaan masih mencatat kerugian kumulatif sekitar Rp70 miliar.

Kondisi finansial itu menjadi perhatian utama Panitia Khusus 18 DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Raperda terkait BPR.

Berdasarkan laporan keuangan periode 2023-2024, kinerja badan usaha milik daerah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Anggota Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, menilai evaluasi mendalam wajib dilakukan sebelum anggaran dikucurkan.

Menurutnya, penambahan dana dari anggaran daerah tidak boleh diberikan secara berulang tanpa kepastian pembenahan internal.

Tiga Persoalan Utama dan Belajar dari Kasus Lain

DPRD menegaskan bahwa penyertaan modal baru bukanlah solusi otomatis atas persoalan keuangan yang membelit bank tersebut.

Pemerintah bersama legislatif perlu mengidentifikasi akar penyebab kerugian secara menyeluruh sebelum menentukan arah kebijakan.

Dana penambahan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan uang rakyat.

Pengalokasian anggaran daerah harus dipastikan memberi dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Berdasarkan studi banding Pansus 18, BPR yang menerima suntikan modal umumnya berstatus sehat dan berkinerja baik.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan BPR Kota Bandung yang masih menghadapi berbagai kendala internal yang cukup kompleks.

Legislatif menyoroti tiga persoalan utama meliputi tingginya angka kredit macet dan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, terdapat potensi ketidakpatuhan terhadap aturan serta temuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang harus dipertimbangkan.

DPRD juga mengingatkan pemerintah kota untuk mengambil pelajaran dari persoalan BPR di wilayah lain yang dilikuidasi.

Meski demikian, pembahasan Raperda sejauh ini belum mengarah pada opsi penutupan atau likuidasi BPR Kota Bandung.

Fokus legislatif saat ini masih tertuju pada evaluasi komprehensif serta penyempurnaan regulasi di tingkat daerah.

Manajemen profesional yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan untuk memulihkan kinerja.