Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah menepis anggapan bahwa langkah hukum yang ia ambil bertujuan untuk mengaburkan proses penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa pengajuan gugatan tersebut murni merupakan pemanfaatan hak konstitusional yang dijamin penuh oleh undang-undang.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah meminta publik agar tidak keliru menilai langkah praperadilan tersebut sebagai upaya untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mengajukan praperadilan tanpa memandang latar belakang jabatan.

Uji Prosedur Hukum

Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu digelar secara khusus untuk menguji aspek legalitas tindakan aparat penegak hukum.

Tim kuasa hukum menilai proses penetapan status tersangka terhadap klien mereka terkesan dipaksakan sehingga memerlukan pengujian objektif.

Pihak pemohon ingin memastikan apakah prosedur penetapan tersangka hingga penggeledahan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tim advokat juga akan menguji konstruksi tindak pidana asal dalam perkara pencucian uang yang digabungkan dalam satu surat perintah penyidikan.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait temuan aset di rumahnya.

Pengujian Konstruksi TPPU dan Tersangka Lain

Tim advokat menjelaskan bahwa konstruksi tindak pidana asal dalam perkara TPPU tersebut mengacu pada Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya serta Putusan Mahkamah Konstitusi.

Persoalan utama dalam perkara ini bukan mengharuskan penyidik menunggu sampai tindak pidana asal diputus, melainkan memastikan kejelasan tindak pidana asalnya.

Kejagung menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di rumah Sentul.

Selain Febrie, Kejagung menetapkan pihak swasta Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka lantaran turut serta dalam kasus TPPU tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono menyatakan dugaan TPPU itu dilakukan Febrie selama bertugas di kejaksaan.