Bank Indonesia memutuskan untuk memperluas cakupan kebijakan Merchant Discount Rate QRIS 0 persen bagi seluruh kategori merchant.

Aturan pembebasan biaya transaksi ini berlaku khusus untuk setiap nominal pembayaran dengan batas maksimal Rp100 ribu.

Sebelumnya, fasilitas QRIS gratis untuk nominal tersebut hanya diberikan secara terbatas bagi pelaku usaha mikro atau UMi saja.

Pemberlakuan perluasan kebijakan baru ini dijadwalkan mulai efektif secara nasional terhitung pada tanggal 1 Oktober 2026.

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan penjelasan tersebut di Jakarta Pusat pada hari Senin.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha di berbagai sektor.

Langkah tersebut juga diarahkan agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan nyata terhadap upaya penguatan daya beli masyarakat luas.

Di sisi lain, fasilitas MDR QRIS 0 persen untuk merchant UMi dengan nominal transaksi hingga Rp500 ribu tetap berlaku.

Artinya, para pelaku usaha mikro masih bisa menikmati fasilitas bebas biaya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Bank Indonesia menargetkan perluasan aturan ini mampu meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran digital secara masif.

Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong aktivitas belanja sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy menyatakan langkah ini merupakan respons lembaganya.

Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui efisiensi transaksi serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Langkah strategis itu sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan.