Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti gagasan demokrasi yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto.

Ia membahas kembali sebuah buku berjudul Pandangan Strategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia yang ditulis pada tahun 2017.

Mahfud menunjukkan buku bersampul merah setebal 138 halaman tersebut saat berbicara dalam sebuah podcast bersama jurnalis Rizal Mustary.

Dalam buku tersebut, Prabowo sempat menekankan pentingnya kehadiran seorang pendekar demokrasi untuk melawan praktik politik uang.

Buku itu juga menegaskan bahwa demokrasi merupakan sistem bagi orang-orang yang beradab dan menjunjung tinggi aturan.

Namun, Mahfud menilai gagasan tersebut berbeda jauh dengan kondisi iklim demokrasi yang terjadi pada bulan ke-18 pemerintahan saat ini.

Ia menyebut fungsi check and balances di pemerintahan melemah karena DPR cenderung bungkam terhadap berbagai kebijakan.

Mahfud menggunakan istilah autocratic legalism untuk menggambarkan situasi ketika hukum dibuat hanya untuk mengesahkan kehendak sepihak penguasa.

Selain itu, ia juga menyoroti ruang kebebasan sipil yang semakin menyempit serta suara kampus yang dinilai sulit berperan sebagai mercusuar perbaikan.

Kritik tersebut turut dikaitkan dengan sejumlah kasus teror terhadap aktivis yang dinilainya belum tuntas secara transparan.

Mahfud mengingatkan bahwa kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan bentuk pengingat atas komitmen awal pemimpin negara.