Pemerintah membuka peluang penerapan instrumen pajak baru pada tahun 2027 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut tidak akan diambil secara gegabah.

Peluang tersebut baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi mampu bertahan di level 6 persen secara berkelanjutan.

Purbaya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam satu triwulan belum cukup untuk langsung mengenakan pungutan pajak baru.

Pemerintah masih perlu memantau kondisi daya beli masyarakat secara keseluruhan sebelum mengambil tindakan.

Momentum ekonomi yang stabil pada akhir tahun ini hingga triwulan pertama tahun depan akan menjadi bahan evaluasi.

Sinyal ini muncul di tengah catatan kinerja ekonomi Indonesia yang konsisten tumbuh di atas 5 persen.

Ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,61 persen pada triwulan-I 2026 dan melambat tipis ke level 5,29 persen pada triwulan-II 2026.

Peluang pajak baru ini juga berkaitan dengan target penerimaan pajak yang agresif dalam RAPBN 2027.

Pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun pada tahun tersebut.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,1 persen jika dibandingkan dengan outlook 2026 di level Rp2.310,8 triliun.

Penerimaan pajak itu menjadi kontributor terbesar dalam target penerimaan perpajakan senilai Rp2.908 triliun pada 2027.

Secara keseluruhan, target pendapatan negara dipatok mencapai Rp3.426 triliun pada 2027 atau tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026.

Meskipun target penerimaan meningkat, pemerintah tidak menjadikan pajak baru sebagai satu-satunya jalan keluar.

Strategi utama tetap difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta perluasan basis perpajakan.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mencapai target penerimaan tersebut.

Langkah itu mencakup kelanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional.

Pemanfaatan teknologi serta penguatan sinergi antarlembaga juga menjadi bagian dari strategi pemerintah.

Selain itu, penegakan hukum dan sistem perpajakan sektor ekonomi digital akan diperkuat agar lebih berkeadilan.