Perkembangan penanganan hukum terkait pemasangan baliho ucapan ulang tahun Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dipertanyakan oleh pihak pelapor.

Kasus Baliho Jokowi Mandek, Kejari Solo Ditagih Transparansi oleh kuasa hukum pelapor melalui surat resmi yang telah dilayangkan.

Surat tersebut dikirimkan pada Jumat (14/8/2026) untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai sejauh mana proses hukum perkara ini berjalan.

Muhammad Arnas selaku kuasa hukum pelapor menyatakan bahwa pihaknya belum melihat adanya tindak lanjut berarti dari pihak kejaksaan.

Meskipun pihak pelapor sudah menjalani pemeriksaan, terlapor belum juga mendapatkan panggilan resmi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Pelapor mendesak agar Kejari Solo membuka informasi secara transparan kepada publik terkait pemeriksaan Wali Kota Solo.

Pemasangan tujuh baliho ucapan ulang tahun tersebut sebelumnya dilakukan oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi.

Isu utama yang disoroti berkaitan dengan sumber dana yang digunakan dalam membiayai pemasangan baliho di papan reklame milik Pemkot Solo.

Pihak pelapor menekankan perlunya kejelasan apakah pengadaan baliho tersebut menggunakan dana pribadi atau memakai anggaran kas daerah.

Transparansi anggaran ini dinilai penting karena baliho tersebut memuat logo resmi pemerintah daerah setempat.

Arnas menegaskan bahwa penggunaan dana pribadi tidak menjadi masalah apabila memang murni bersumber dari kantong sendiri tanpa melibatkan anggaran negara.

Namun, publik tetap berhak mengetahui kejelasan sumber pembiayaan tersebut agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.