Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemasangan baliho ucapan ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Joko Widodo kembali disorot.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Arnas, menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Solo pada Jumat (14/8/2026).

Langkah bersurat ini diambil karena belum adanya tindak lanjut yang signifikan dari pihak kejaksaan sejak laporan pertama diajukan.

Laporan awal tersebut sebelumnya telah dimasukkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili oleh Budi Kuswanto dan Tri Sapto pada 3 Juli 2026.

Menurut Arnas, para pelapor menginginkan kejelasan mengenai sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan di instansi penegak hukum tersebut.

Pihak pelapor menilai bahwa pihak terlapor seharusnya sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aduan masyarakat yang masuk.

Namun hingga saat ini, belum ada panggilan resmi yang dilayangkan kepada pihak yang dilaporkan dalam perkara pemasangan baliho tersebut.

Oleh karena itu, pelapor mendesak agar Kejari Solo bersikap transparan dan mempublikasikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.

Informasi mengenai apakah Wali Kota Solo, Respati Ardi, sudah dimintai klarifikasi juga menjadi hal yang sangat dinantikan publik.

Adapun fokus utama dari pelapor adalah menelusuri sumber dana yang digunakan untuk membiayai pemasangan tujuh baliho ucapan ulang tahun tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan baliho murni menggunakan anggaran pribadi atau justru memakai kas daerah.

Keraguan ini muncul karena baliho terpasang pada papan reklame milik pemerintah kota dan mencantumkan logo resmi instansi.

Arnas menegaskan bahwa penggunaan dana pribadi tidak menjadi persoalan asalkan semuanya jelas dan transparan tanpa ada kejanggalan.

Namun jika terbukti memakai anggaran negara, asal-usul sumber pendanaan tersebut wajib diperjelas agar tidak menimbulkan spekulasi.