Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih irit bicara ketika dimintai tanggapan mengenai kasus penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.

Sejumlah pihak sebelumnya mengaitkan dirinya karena ia pernah melantik Listyo sebagai Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021.

Saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, 5 November, ia memberikan respons singkat.

Ia menyatakan agar semua pihak menyerahkan penanganan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Pernyataan serupa juga disampaikan saat ia kembali mendapat pertanyaan lanjutan mengenai dugaan makar dalam peristiwa itu.

Kasus penyadapan ilegal ini melibatkan Listyo Sigit Prabowo yang diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto pada kurun waktu 2025 hingga 2026.

Selain presiden, para tersangka juga diduga menyadap sejumlah tokoh penting lain seperti menteri, pengusaha, hingga media.

Pihak kepolisian telah menetapkan beberapa tersangka dan membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Atas keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, Listyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan kini telah dicopot dari posisinya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Selain itu, para tersangka yang terjerat dalam perkara ini diancam dengan penerapan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara hingga sepuluh tahun.