Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia mengambil langkah hukum tegas terkait penanganan laporan dugaan korupsi.

Mereka resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Surakarta ke Pengadilan Negeri Solo pada 12 Agustus 2026.

Gugatan tersebut terdaftar secara resmi dengan nomor perkara 9/Pid. Pra/2026/PN Skt dengan klasifikasi penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah.

Langkah hukum ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh elemen masyarakat terhadap Wali Kota Solo Respati Ardi.

Laporan itu menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Joko Widodo.

Atribut ucapan tersebut dipasang pada Jumat, 3 Juli 2026 dan didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Mega Bintang.

Hingga saat ini, pihak kejaksaan dikabarkan belum pernah memanggil pihak mana pun untuk mendalami laporan tersebut.

Kondisi inilah yang mendorong Arif Sahudi selaku kuasa pemohon dari LP3HI mengambil jalur praperadilan.

Arif menyatakan bahwa gugatan ini bertujuan mengawal perkembangan laporan serta mengukur kepastian hukum dari kejaksaan.

Selain itu, pihak pemohon menyoroti potensi kerugian negara apabila pemasangan baliho tersebut terbukti menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurutnya, masyarakat luas merupakan pihak yang paling dirugikan jika anggaran publik dipakai untuk kepentingan tersebut.

Pihak LP3HI menegaskan bahwa gugatan yang diajukan tidak bertujuan untuk langsung menetapkan pihak yang bersalah.

Mereka hanya ingin memastikan transparansi penindakan hukum atas laporan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Sidang perdana untuk agenda gugatan praperadilan ini dijadwalkan bergulir di Ruang Soerjadi PN Solo pada Rabu, 26 Agustus 2026.