Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp549,9 triliun untuk menjalankan program perlindungan sosial di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan seluruh masyarakat tetap terlindungi di tengah berbagai ketidakpastian yang melanda perekonomian global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa dana perlindungan sosial tahun depan mengalami kenaikan sekitar 10 persen.

Anggaran tersebut tercatat naik dari outlook 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp500 triliun.

Dana perlindungan sosial berfungsi sebagai instrumen penting guna melindungi warga dari risiko sosial sekaligus menjaga daya beli.

Selain itu, anggaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin serta rentan.

Pemerintah berharap alokasi dana tersebut mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kategori kemiskinan ekstrem.

Program Keluarga Harapan atau PKH disiapkan untuk menyasar sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.

Program sembako dialokasikan bagi 17,8 juta Keluarga Penerima Manfaat di seluruh wilayah.

Atensi sosial serta penanganan bencana bagi kelompok lansia, anak, dan disabilitas disediakan untuk 13,5 ribu orang.

Bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP disiapkan bagi 74,8 juta orang.

Subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu dialokasikan untuk volume sebanyak 20,09 juta kiloliter.

Program Indonesia Pintar atau PIP disiapkan untuk mendukung 22,1 juta siswa.

KIP Kuliah dialokasikan bagi 1,1 juta mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Bantuan iuran JKN-PBPU dan BP Kelas III disediakan bagi total 49,6 juta peserta.

Subsidi Kredit Usaha Rakyat atau KUR disiapkan untuk 5,1 juta debitur.