Pengangkatan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden memicu gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut diajukan oleh Muhamad Riziq Maulana yang meminta pembatasan jumlah anggota maksimal sembilan orang.

Pemohon menilai ketentuan yang berlaku berpotensi memperbesar beban anggaran negara dan membuka ruang pengangkatan tanpa batas.

Gugatan tertanggal 15 Oktober 2026 tersebut secara khusus mempersoalkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Wantimpres.

Aturan tersebut menyerahkan penentuan jumlah anggota kepada kebutuhan Presiden tanpa menetapkan batas maksimal yang jelas.

Ketiadaan batas jumlah anggota dinilai berpotensi mengurangi efektivitas pembatasan kekuasaan Presiden serta kepastian hukum.

Dalam dokumen permohonan yang dikutip pada Selasa (27/10/2026), Riziq juga menyoroti potensi penggunaan lembaga penasihat untuk kepentingan politik.

Lembaga tersebut dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alat dukungan politik atau elektoral semata.

Pengangkatan 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 menjadi konteks dari gugatan ini.

Pemohon mendalilkan ketentuan yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pasal-pasal tersebut mengatur prinsip negara hukum, dewan pertimbangan, pengelolaan anggaran, serta hak warga negara.

Riziq juga menyoroti pembiayaan gaji, tunjangan, dan fasilitas anggota melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.

Semakin banyak jumlah anggota Wantimpres maka beban anggaran yang ditanggung negara akan semakin besar.

Sebagai perbandingan, pemohon merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang membatasi lembaga tersebut sebanyak sembilan orang.

Permohonan itu turut menyoroti keberadaan 10 penasihat khusus Presiden yang jika digabungkan menjadi 36 orang pemberi nasihat.

Riziq tidak meminta penghapusan kewenangan Presiden dalam menentukan komposisi lembaga penasihat tersebut.

Ia meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 64 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Aturan tersebut harus dimaknai bahwa jumlah anggota Wantimpres paling banyak ditetapkan sebanyak sembilan orang.