Pemerintah membuka peluang besar untuk mengusut rekam jejak para pengurus badan usaha milik negara yang dianggap melakukan penyimpangan serius.

Rencana penindakan ini mencakup rentang waktu hingga tiga dekade ke belakang guna membenahi tata kelola perusahaan pelat merah.

Wacana tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Langkah korektif ini bermula setelah pembentukan Danantara yang mengungkap keberadaan 1.074 perusahaan negara secara keseluruhan.

Jumlah tersebut jauh melampaui estimasi awal yang memperkirakan hanya terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas bisnis.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan banyak perusahaan yang memiliki struktur berlapis hingga tingkat anak, cucu, dan cicit perusahaan.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan besar mengenai transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset negara selama bertahun-tahun.

Sejumlah korporasi pelat merah bahkan dinilai beroperasi sesuka hati tanpa mengindahkan tanggung jawab kepada pemerintah.

Selain masalah struktur, sorotan tajam juga diarahkan pada kinerja keuangan yang mayoritas tidak produktif serta merugi.

Laporan laba yang disampaikan sejumlah entitas tersebut dicurigai tidak mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya di lapangan.

Untuk merespons situasi ini, pemerintah mempertimbangkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus pengusutan pengurus masa lalu.

Kendati demikian, opsi amnesti khusus tetap disiapkan bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan serta memperbaiki diri.

Seluruh temuan serta opsi kebijakan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada DPR agar memperoleh keputusan resmi.