Presiden Prabowo Subianto menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia berhasil mengelola devisa hasil ekspor senilai US$14 miliar atau setara Rp227 triliun.

Pencapaian tersebut diraih dalam kurun waktu 2 bulan 13 hari sejak perusahaan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Juni 2026.

Dana sebesar itu bersumber dari aktivitas ekspor tiga komoditas strategis nasional yang meliputi batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja feronikel.

Keterangan ini disampaikan oleh Kepala Negara dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI di Jakarta.

Selain mengelola dana tersebut, perusahaan juga tercatat telah memantau lebih dari 6.000 transaksi ekspor dari komoditas-komoditas unggulan tersebut.

Dari proses pemantauan transaksi itu, ditemukan potensi perolehan devisa tambahan sekitar US$5 miliar dari berbagai penyesuaian.

Potensi tambahan devisa tersebut muncul akibat adanya selisih harga, penyesuaian kualitas, serta mekanisme pembayaran devisa hasil ekspor.

Pemerintah mendirikan badan tersebut sebagai langkah strategis untuk menata ulang sistem tata kelola ekspor komoditas nasional.

Perusahaan ini diposisikan sebagai pintu tunggal pemrosesan agar pemerintah dapat mengawasi alur komoditas secara lebih transparan.

Langkah pengawasan ini memungkinkan pemerintah mengecek volume muatan di kapal hingga barang tiba di negara tujuan dengan akurat.

Sebelum sistem ini berjalan, harga jual minyak sawit mentah di pelabuhan domestik tercatat jauh lebih rendah dari bursa Rotterdam.

Kondisi tersebut sempat memicu potensi hilangnya hampir setengah dari nilai riil komoditas Indonesia dalam jaringan perdagangan global.

Ke depan, pengawasan operasional badan ini direncanakan akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.

Pemerintah juga menargetkan cakupan komoditas yang dikelola tidak hanya terbatas pada tiga jenis barang ekspor tersebut.