Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan baru ini menetapkan bahwa perkara tersebut hanya dapat diajukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan.

Jurnalis senior Hersubeno Arief memberikan pandangan mengenai dampak besar dari kebijakan hukum tersebut.

Menurut pandangannya, keputusan itu secara resmi memutus praktik pelaporan yang selama ini sering dilakukan oleh pihak ketiga.

Praktik pelaporan oleh simpatisan, relawan, hingga buzzer tersebut banyak terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, berbagai kritik atau dugaan penghinaan kerap dilaporkan oleh kelompok pendukung sehingga memicu banyak pemenjaraan.

Ketegangan hukum sempat muncul karena elemen pendukung menganggap diri mereka berhak membela kehormatan kepala negara.

Penilaian subjektif dari pihak luar kini tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menginisiasi proses pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 tanggal 12 Agustus 2026, perkara ini ditegaskan sebagai delik aduan absolut.

Artinya, hanya Presiden atau Wakil Presiden yang memiliki hak penuh untuk membuat laporan secara langsung maupun melalui kuasa hukum.

Pembatasan ini sekaligus mengakhiri polemik tafsir di mana Presiden kerap diposisikan sebagai simbol negara yang kebal kritik dari masyarakat luas.

Dengan berlakunya delik aduan absolut ini, rasa tersinggung dari para simpatisan tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat warga.