Mahkamah Konstitusi secara resmi mengeluarkan putusan penting terkait aturan hukum penghinaan terhadap kepala negara.

Kebijakan baru tersebut menghentikan praktik kriminalisasi yang sebelumnya marak terjadi akibat laporan dari pihak ketiga.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menyampaikan pandangannya mengenai perubahan signifikan dalam lanskap hukum Indonesia.

Menurutnya, keputusan ini memutus rantai pelaporan yang selama ini kerap dilakukan oleh para relawan maupun simpatisan.

Praktik pelaporan oleh pihak pendukung tersebut sangat sering terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Banyak masyarakat harus mendekam di dalam penjara akibat laporan subjektif yang dilayangkan oleh kelompok relawan.

Ketegangan tafsir hukum muncul karena pihak luar dianggap berhak membela kehormatan presiden menggunakan jalur pidana.

Melalui Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 12 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi mempertegas aturan hukum.

Lembaga peradilan tertinggi itu menetapkan bahwa perkara dugaan penghinaan bersifat delik aduan absolut.

Hanya Presiden atau Wakil Presiden yang berhak melaporkan dugaan penghinaan secara langsung.

Pelaporan juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum yang memegang surat kuasa khusus dari pihak terkait.

Penilaian subjektif dari pihak ketiga kini sudah dibatasi secara mutlak oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Elemen pendukung dan relawan tidak bisa lagi menginisiasi proses pidana berdasarkan rasa tersinggung mereka.