Sebuah pesan berantai yang mengklaim adanya permintaan dana partisipasi kepada para peserta seleksi hakim tengah beredar luas.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPR secara tegas membantah isu dugaan pemerasan terhadap para calon hakim agung tersebut.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan bahwa informasi yang mencatut nama pimpinan dewan itu merupakan kabar bohong.

Pihaknya memastikan bahwa pesan tersebut adalah modus penipuan yang sengaja disebar untuk memanfaatkan momentum seleksi yang sedang berjalan.

Para peserta seleksi yang mendapati pesan serupa diminta untuk mengabaikannya serta segera melapor kepada pihak kepolisian.

Langkah cepat ini dinilai penting agar tindakan penipuan tidak meluas dan merugikan pihak-pihak yang sedang mengikuti tahapan seleksi.

Komitmen Penyelenggaraan Seleksi yang Transparan

Komisi III DPR menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga integritas tinggi selama proses pemilihan berlangsung.

Seluruh rangkaian tahapan uji kelayakan dipastikan terlaksana secara terbuka dan akuntabel tanpa ada praktik merugikan.

Upaya penyebaran informasi palsu ini dinilai sebagai tindakan yang berpotensi merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Agenda uji kelayakan di DPR melibatkan sejumlah nama calon hakim dan hakim ad hoc Mahkamah Agung.

Proses seleksi tersebut mencakup berbagai kamar peradilan termasuk pidana, perdata, agama, hingga tata usaha negara.

Daftar peserta yang mengikuti seleksi juga mencakup calon hakim ad hoc HAM serta tindak pidana korupsi.