Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar pertemuan khusus dengan berbagai perwakilan serikat pekerja dan konfederasi buruh.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah menghimpun beragam masukan penting terkait draf rancangan aturan baru yang sedang dirumuskan lembaga legislatif.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya diskusi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sejumlah pimpinan tinggi parlemen turut mendampingi dalam forum penyerapan aspirasi pekerja tersebut pada hari Kamis.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembentukan undang-undang tersendiri.

Mahkamah Konstitusi menetapkan batas waktu hingga tanggal 31 Oktober 2026 agar regulasi khusus ketenagakerjaan tersebut dapat disahkan secara resmi.

Proses perumusan undang-undang ini kini berjalan melalui Panitia Kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Keahlian.

Draf awal rancangan aturan tersebut mencakup total 19 bab serta 224 pasal yang siap dibahas lebih mendalam bersama pemerintah.

Sebelum pertemuan langsung ini, pimpinan dewan telah menerima draf usulan tertulis dari 18 konfederasi buruh di tanah air.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memaparkan berbagai pokok pikiran kritis di hadapan para pimpinan DPR RI.

Isu-isu krusial yang disuarakan meliputi sistem pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, besaran pesangon, hingga status tenaga kerja asing.

Selain itu, kelompok buruh juga menyoroti masalah jam kerja, aturan alih daya, serta perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak.

Pihak serikat pekerja berharap tenggat waktu dari Mahkamah Konstitusi tidak membuat proses pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pimpinan dewan menegaskan komitmen untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi seluruh pihak.

DPR RI berjanji akan memfasilitasi forum musyawarah jika terdapat perbedaan pandangan antar-serikat buruh maupun dengan asosiasi pengusaha.