Mahkamah Agung memutuskan untuk melakukan koreksi terhadap nilai kerugian negara dalam perkara korupsi tata kelola timah.

Perhitungan angka kerugian yang mencapai Rp 300 triliun dinilai tidak sepenuhnya akurat sebagai kerugian keuangan negara.

Keputusan tersebut tertuang secara resmi dalam pertimbangan putusan kasasi Nomor 11179 K/Pid. Sus/2025.

Majelis hakim kasasi yang memutus perkara ini terdiri dari Prim Haryadi, Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Yanto.

Kerugian keuangan negara yang sah dihitung dari kelebihan pembayaran tanpa studi kelayakan memadai sebesar Rp28 triliun.

Sementara itu, sisa nilai kerugian lainnya dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Kerusakan lingkungan tersebut mencakup kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan senilai Rp271 triliun.

MA menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara seharusnya bersumber dari aliran uang keluar yang tidak sah.

Aspek kerusakan lingkungan dianggap memiliki karakter hukum yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan.

Pemisahan ini dilakukan agar penegakan hukum pada masing-masing sektor dapat berjalan secara lebih optimal.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa sekaligus penuntut umum dengan memberikan perbaikan putusan.

Menurut majelis hakim, kerugian akibat kerusakan lingkungan senilai Rp271 triliun seharusnya diproses di bawah rezim hukum lingkungan secara terpisah.

Dengan demikian, langkah penuntutan terpisah ini diharapkan bisa membuat upaya pemulihan lingkungan yang rusak dapat segera dilaksanakan secara tepat sasaran.