Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup kembali memperkuat komitmen pendanaan iklim daerah.

Lembaga tersebut menyalurkan dana sebesar Rp253 miliar pada tahap ketiga.

Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus kepada sepuluh provinsi penerima manfaat.

Dana ini ditujukan untuk mendukung keberlanjutan sektor kehutanan serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Direktur Utama BPDLH, Joko Triharyanto, menyampaikan bahwa total akumulasi dana kini mencapai Rp761 miliar.

Nilai tersebut mencakup sekitar 94 persen dari total keseluruhan alokasi dana yang ditargetkan untuk daerah.

Penyaluran pendanaan ini merupakan bagian dari skema Results-Based Payment Green Climate Fund.

Cakupan wilayah penerima manfaat kini kian meluas hingga mencakup 34 dari total 38 provinsi di Indonesia.

Provinsi Lampung tercatat sebagai wilayah tercepat yang menyelesaikan tahap implementasi penuh.

Sepuluh provinsi yang masuk dalam penerima manfaat meliputi Aceh, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.

Wilayah lainnya mencakup Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, serta Papua.

Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan juga turut masuk dalam daftar penerima manfaat tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan alokasi penerimaan terbesar yakni mencapai Rp73 miliar.

Kalimantan Utara menyusul dengan perolehan sebesar Rp41 miliar melalui lembaga perantara.

Sementara itu, Papua mendapatkan alokasi dana sebesar Rp29 miliar dalam skema ini.

Setiap pencairan dana didasarkan pada realisasi program kerja serta pembuktian dampak ekologis.

Pemerintah berharap seluruh program dapat berjalan optimal, transparan, dan profesional.