Sebuah video klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas.

Penjelasan dari pimpinan perguruan tinggi tersebut menegaskan batas kewenangan kampus dalam merespons polemik dokumen akademik.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyatakan bahwa tanggung jawab institusi pendidikan hanya sebatas pencatatan rekam akademik.

Rekam akademik tersebut tercatat sejak Joko Widodo masuk Fakultas Kehutanan pada tahun 1980 hingga lulus tanggal 19 November 1985.

Setelah ijazah resmi diserahkan kepada yang bersangkutan, urusan dokumen fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab alumni tersebut.

Ova menegaskan bahwa mandat UGM telah selesai begitu proses kelulusan dan penyerahan ijazah selesai dilakukan.

Pihak yang masih meragukan keaslian dokumen diminta untuk meminta langsung kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan ijazahnya.

Menurutnya, ijazah tersebut berada di tangan pemiliknya sehingga pihak universitas tidak ingin memberikan komentar lebih jauh.

Universitas Gadjah Mada menegaskan tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus fisik dokumen yang sudah dipegang oleh alumni.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan, Ir. Sigit Sunarta, memberikan penjelasan teknis mengenai pengerjaan skripsi pada era tahun 1980-an.

Mahasiswa kala itu sering kali mencetak halaman pengesahan di luar kampus karena keterbatasan mesin tik manual.

Hilangnya tanggal pada lembar pengesahan skripsi disebut sebagai kelalaian teknis akibat pengerjaan yang tergesa-gesa.

Sigit juga mengungkapkan bahwa dokumen akademik tersebut pernah diuji secara mendalam oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Pemeriksaan forensik meliputi material fisik seperti tinta dan kertas untuk memastikan keaslian dokumen.

Hasil uji forensik dari pihak Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa dokumen akademik tersebut asli serta otentik.

Di sisi lain, kepolisian masih terus menindaklanjuti laporan terkait dugaan pencemaran nama baik yang menyeret isu ini.

Proses hukum berjalan melalui pemeriksaan saksi serta pihak terlapor guna memberikan kepastian hukum atas polemik tersebut.