Indonesia memperoleh komitmen pendanaan proyek transisi energi senilai US$ 2,94 miliar atau sekitar Rp 49 triliun.

Capaian itu dilaporkan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan perkembangan pembiayaan tersebut saat menghadiri konferensi pada 9 November 2026.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima pada Selasa (10/11/2026), seluruh pendanaan yang dilaporkan telah mencapai tahap financial close.

Proses pencapaiannya melibatkan koordinasi PT PLN (Persero) dengan dukungan Kementerian Keuangan.

Peran JETP dan Cakupan Infrastruktur

Dari total nilai pendanaan tersebut, sekitar US$ 1,15 miliar dihimpun melalui mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP).

Skema ini menjadi bagian dari kerja sama pembiayaan untuk mendukung transformasi energi Indonesia.

Alokasi pendanaan mencakup kebutuhan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik, pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta penerapan teknologi penyimpanan energi.

Pembangunan pembangkit perlu didukung jaringan penyaluran dan fasilitas penyimpanan agar pasokan listrik dapat memenuhi kebutuhan berbagai sektor.

Dalam forum Global Electrification Ministerial Session, Hashim menjelaskan bahwa elektrifikasi memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar mengganti sumber energi konvensional dengan energi bersih.

Menurutnya, elektrifikasi juga menjadi landasan bagi perubahan struktur ekonomi, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agenda tersebut sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan serta kedaulatan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hashim turut menyoroti kebutuhan pembaruan jaringan listrik sebagai komponen penting dalam pelaksanaan transisi energi.

Pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan, menurutnya, perlu disertai investasi pada infrastruktur transmisi dan distribusi.