M Fishabililah menilai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan selama ini belum sepenuhnya menyentuh keuntungan ekonomi pelaku.

Aktivitas pembakaran secara sengaja sering kali masih menyisakan hasil kejahatan yang dikuasai oleh pihak yang memperoleh keuntungan.

Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, pelaksanaan putusan pengadilan terkait ganti rugi lingkungan masih menghadapi kendala penyebaran aset melalui perusahaan terafiliasi.

Kepemilikan berlapis serta transaksi yang rumit membuat pelacakan aset oleh aparat penegak hukum menjadi lebih sulit.

Dalam kasus kejahatan korporasi, pelaku lapangan belum tentu menjadi pihak yang menerima keuntungan terbesar.

Penegakan hukum perlu membedakan dengan jelas antara pelaku lapangan, pengendali keputusan, dan penerima manfaat ekonomi.

Perbandingan Regulasi di Berbagai Negara

Pendekatan penegakan hukum lingkungan di Amerika Serikat melibatkan kerja sama EPA dan DOJ untuk menangani denda serta restitusi.

Inggris menerapkan Proceeds of Crime Act 2002 yang mengatur perampasan keuntungan tindak pidana setelah proses pemidanaan.

Sementara itu, Brasil memiliki Environmental Crimes Law yang mengatur penyitaan instrumen untuk pelanggaran lingkungan.

Usulan Reformasi Melalui RUU Perampasan Aset

Fishabililah mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme hukum Indonesia melalui pembahasan RUU Perampasan Aset.

Keuntungan ilegal dari pembakaran hutan harus dapat dijangkau tanpa hanya menyasar peralatan di lapangan.

Usulan lainnya mencakup penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam kondisi tertentu saat pemidanaan tidak dapat dilanjutkan.

Transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership juga diperlukan agar korporasi tidak menyembunyikan hasil kejahatan.