Langkah pengetatan pengawasan pada kawasan hutan bekas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah resmi dilakukan oleh Kementerian Kehutanan pada Minggu (1/11/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemasangan plang peringatan serta larangan aktivitas tanpa izin bertujuan mencegah pemanfaatan kawasan secara ilegal.

Tanda larangan tersebut ditempatkan pada sejumlah area pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang sebelumnya telah menerima sanksi.

Sanksi administratif yang dijatuhkan bervariasi mulai dari pembekuan izin hingga kewajiban memulihkan ekosistem hutan yang rusak.

Keberadaan plang tersebut berfungsi sebagai bentuk pengendalian langsung di lapangan guna memperjelas status kawasan.

Selain penertiban izin, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi ancaman pembalakan liar di wilayah bekas kebakaran.

Raja Juli menilai bahwa keterbatasan jumlah Polisi Kehutanan tidak boleh menjadi hambatan untuk melindungi kawasan hutan.

Pengawasan harus dijalankan secara lebih taktis dengan memprioritaskan wilayah yang mempunyai kerawanan tinggi terhadap pembalakan liar.

Guna memperkuat pengamanan di lapangan, pemerintah telah menyiapkan rencana penambahan tenaga Polisi Kehutanan dalam jumlah besar.

Keputusan penambahan personel baru tersebut telah diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai puluhan ribu orang.