Wacana cetak ulang dan pengadaan buku sekolah secara terpusat mulai menuai sorotan publik.

Pegiat media sosial Ferry Koto meminta para guru, aktivis, serta pemerhati pendidikan agar ikut mencermati rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Ferry menilai rencana pengadaan buku yang terpusat berisiko merusak sistem baik yang sudah dibangun dengan susah payah.

Kejanggalan Informasi Pejabat Negara

Sorotan tersebut kemudian mengarah pada keterlibatan Mensesneg dan Seskab dalam menyampaikan informasi mengenai buku sekolah.

Ia mempertanyakan alasan isu perbukuan justru disampaikan oleh pejabat tersebut, sementara pemerintah memiliki Kemendikdasmen.

Menurutnya, persoalan terkait tampilan atau isi buku seharusnya tidak serta-merta berujung pada gagasan pencetakan baru secara terpusat.

Ferry menduga persoalan itu seolah-olah dibentuk menjadi masalah nasional yang tidak sesuai dengan mekanisme penyediaan buku teks.

Mekanisme Penyediaan Buku Sekolah

Pemerintah melalui kementerian terkait selama ini hanya bertindak menyediakan materi atau isi buku.

Draft siap cetak tersebut juga telah melalui proses kurasi oleh tim buku di Pusat Buku Kemendikdasmen.

Draft materi itu dapat digunakan oleh percetakan atau penerbit terdaftar untuk menghasilkan buku.

Selain itu, seluruh draft buku yang berbentuk BSE bisa diunduh oleh setiap orang yang membutuhkan buku pelajaran.

Sementara pengadaan buku cetak dilakukan langsung oleh sekolah melalui dana BOS dari pemerintah pusat.

Sekolah memiliki keleluasaan memilih buku sesuai kebutuhan siswa dari daftar yang telah dikurasi melalui sistem elektronik.

Ferry menilai persoalan buku sekolah mestinya dibahas langsung antara Presiden dan Menteri Pendidikan.