Kementerian Komdigi mencatat sebanyak 5 juta akun anak telah dinonaktifkan dari berbagai platform digital.

Langkah penutupan akun tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembatasan media sosial.

Kebijakan ini berjalan melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan sejumlah penyedia layanan digital.

Kolaborasi Platform Digital dan Evaluasi Risiko

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan capaian tersebut dalam sebuah acara media gathering.

Kolaborasi melibatkan platform besar seperti YouTube, TikTok, Facebook, hingga Roblox.

Pemerintah menilai angka penurunan jutaan akun tersebut sebagai pencapaian yang cukup signifikan.

Meskipun demikian, angka itu masih memperlihatkan pergerakan yang belum terlalu besar dari laporan periode sebelumnya.

Pada Juni 2026, tercatat ada 4,7 juta akun anak yang berhasil dinonaktifkan.

Platform TikTok mendominasi daftar penutupan dengan total 4,1 juta akun.

Sementara itu, YouTube menyusul dengan penonaktifan sebanyak 600 ribu akun anak.

Kewajiban Desain Layanan dan Verifikasi Usia

Aturan pemerintah ini tidak sekadar membatasi usia pengguna pada aplikasi digital.

Setiap platform juga diwajibkan melakukan penilaian risiko terhadap layanan yang mereka sediakan.

Penilaian tersebut mencakup fitur percakapan, paparan konten tidak layak, serta desain aplikasi yang memicu kecanduan.

Aspek kesehatan mental, keamanan data pribadi, hingga monetisasi data anak turut menjadi perhatian.

Sebagai contoh nyata, Roblox telah menonaktifkan fitur chat secara otomatis bagi pengguna di bawah usia tertentu.

Pemerintah juga terus mendorong penerapan teknologi verifikasi usia yang lebih akurat oleh pengembang aplikasi.

Penggunaan teknologi age inferencing hingga verifikasi berbasis foto menjadi sarana pembeda antara anak dan dewasa.

Langkah perlindungan ini mendesak mengingat tingginya angka anak yang pernah mengalami perundungan siber.