Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama resmi dengan Kejaksaan Agung guna memberikan pendampingan hukum yang komprehensif.

Kepala BGN Sudaryono mendatangi kantor Kejagung RI di Jakarta bersama jajarannya untuk mematangkan rencana perbaikan tata kelola program.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan bahwa kepemimpinan baru ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Pendampingan dari pihak kejaksaan tidak hanya mencakup aspek hukum perdata dan tata usaha negara, melainkan juga audit legal secara menyeluruh.

Pengawasan di lapangan nantinya juga akan melibatkan jajaran kejaksaan negeri serta kejaksaan tinggi apabila situasi mendesak.

Kebijakan pengawasan ketat ini lahir dari adanya persoalan tata kelola sebelumnya yang sempat menjadi sorotan aparat penegak hukum.

Kasus hukum yang pernah terjadi kini diposisikan sebagai bahan evaluasi penting untuk membenahi sistem internal BGN.

Komitmen kuat pimpinan baru diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pihak Kejaksaan Agung menyambut positif permohonan pendampingan hukum tersebut dan menyatakan kesiapan dalam membantu perbaikan program.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan penekanan khusus terkait pencegahan korupsi.

Penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis diingatkan agar tidak sampai terulang kembali pada masa mendatang.

Personel kejaksaan dapat diterjunkan langsung untuk mendukung penyelenggaraan program apabila kebutuhan pengawasan di lapangan meningkat.

Melalui sinergi ini, BGN berharap penyaluran makanan bergizi dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas anggaran yang terjaga.