Pemerintah memandang bahwa peningkatan akses pembiayaan belum sepenuhnya cukup untuk memacu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air.

Penyaluran kredit dinilai harus selalu disertai dengan perluasan akses pasar dan penguatan ekosistem.

Tujuannya agar pembiayaan yang diterima benar-benar mendongkrak produksi, omzet, serta skala bisnis secara nyata.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah acara di Jakarta pada hari Selasa tanggal 11.08.2026.

Menurut Maman, pengembangan sektor usaha ini wajib berjalan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing pelaku.

Aspek pembiayaan menjadi sorotan karena pertumbuhan akses kredit bagi usaha besar terpantau masih relatif lebih tinggi daripada kelompok UMKM.

Oleh sebab itu, pemerintah wajib memastikan dana pinjaman bertransformasi menjadi modal yang produktif untuk membangun usaha.

Maman menegaskan bahwa rangkaian penyaluran kredit sama sekali tidak boleh berhenti sekadar pada tahap penyerahan dana.

Pelaku usaha mutlak memerlukan akses pasar yang memadai agar modal yang masuk menghasilkan pertumbuhan positif.

Jika tidak dikelola dengan tepat, suntikan dana dikhawatirkan justru berubah menjadi beban baru bagi para pelaku usaha.

Pemerintah mengombinasikan kebijakan pembiayaan bersama program pelatihan, pendampingan, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing produk.

Di samping masalah modal dan pasar, pemerintah juga masih menghadapi kendala serius terkait akurasi data pelaku usaha.

Catatan resmi mencatat sekitar 57 juta usaha mikro, tetapi data tersebut masih statis karena bersumber dari pendataan masa lalu.