Pemerintah saat ini tengah mengkaji opsi untuk menarik guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar menjadi aparatur sipil negara di bawah pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa langkah tersebut diproyeksikan sebagai upaya meringankan beban pembiayaan yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pusat masih harus menghitung total kebutuhan anggaran secara keseluruhan guna menanggung belanja pegawai tersebut.

Kajian mendalam juga mencakup kesiapan anggaran baik untuk sekolah umum maupun sekolah keagamaan di berbagai wilayah.

Menanggapi rencana itu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pengalihan status tersebut.

Mardani menilai para guru berstatus kontrak ini sudah sepatutnya memperoleh hak yang setara karena tugas dan kewajiban yang dijalankan relatif sama.

Ia berharap proses pengkajian yang sedang berjalan dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pendidik.

Apabila rencana ini benar-benar terwujud, pola pembiayaan dan manajemen pengelolaan tenaga pendidik di daerah akan mengalami perubahan yang signifikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan bahwa opsi ini masih dalam tahap pembahasan menyeluruh di tingkat pemerintah.

Pemerintah perlu menghitung secara cermat kemampuan keuangan negara sebelum mengambil keputusan final mengenai pengalihan status tersebut.

Mardani Ali Sera menambahkan keyakinannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subiakto yang dinilai selalu menaruh perhatian besar pada kepentingan rakyat.

Ia berharap kebijakan ini nantinya mampu memberikan kepastian serta meningkatkan kesejahteraan para guru secara menyeluruh.