DPR RI mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menuju penuh waktu telah disepakati.

Besaran dana yang disiapkan untuk proses peralihan status kepegawaian tersebut mencapai angka Rp23 triliun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat.

Pihak parlemen berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa ada kendala birokrasi maupun administrasi yang bertele-tele.

Lalu menyatakan bahwa para guru saat ini sangat memerlukan kepastian hukum serta kejelasan status kerja yang lebih baik.

Meskipun demikian, ia mengaku bahwa pihak lembaganya sampai saat ini belum menerima petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis terkait kebijakan tersebut.

Pemerintah didorong agar segera menerbitkan juklak dan juknis agar para tenaga pendidik bisa segera mempersiapkan berbagai dokumen persyaratan.

Selain sektor pendidikan, kebijakan peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu ini juga direncanakan mencakup lintas profesi lainnya di pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengumumkan bahwa peningkatan status kepegawaian tersebut dijadwalkan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2027.